Belum Semua PNS Pakai Baju Betawi

Ada pemandangan berbeda di lingkungan Kompleks Balaikota DKI Jakarta, Rabu (2/1). Mayoritas pegawai di kantor pemerintahan tersebut mengenakan busana Betawi. Tak terkecuali Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaya Purnama.

Ya, mulai tahun 2013, setiap hari Rabu PNS di lingkungan Pemprov DKI diharuskan mengenakan pakaian ala Betawi. Untuk kaum perempuan mengenakan kebaya encim lengkap dengan kain panjang berupa rok. Sementara lelaki mengenakan baju koko bersama sarung yang dikalungkan di leher atau biasa disebut baju sadariah. Namun pada pelaksanaan hari pertama, belum semua pegawai yang mengenakan busana itu. Bahkan ada juga pegawai yang masih ragu-ragu memakai busana tersebut.

Salah satu staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang tidak bersedia disebutkan namanya mengaku hari ini belum memakai busana Betawi karena masih masih ragu dengan kebijakan tersebut. "Tadi sih mau pakai. Tapi karena ragu-ragu jadi hari ini pakai seragam seperti biasa saja," ujarnya.

Meski demikian, dia tetap mendukung kebijakan tersebut. "Rabu pekan depan, saya akan pakai busana Betawi ke kantor," katanya.   

Asisten Bidang Pemerintahan DKI Jakarta, Sylviana Murni mengaku mulai tahun ini, semua PNS memang diharuskan menggenakan seragam khas Betawi setiap hari Rabu. Namun untuk tahap awal, pegawai yang belum memakai busana Betawi sebagai seragam kerja tidak akan dikenakan sanksi dan masih diberi toleransi.

"Kalo yang belum punya diberi toleransi. Untuk warna seperti warna pastel, broken white, kuning muda, hijau muda," ujar Sylvi, di Balaikota, Rabu (2/1).

Asisten Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Mara Oloan Siregar mengaku, tidak kesulitan mengenakan baju khas Betawi. Sebab dirinya kerap mengenakan pakaian tersebut di berbagai acara di Jakarta.

"Tidak masalah kok. Busana ini sederhana, tidak panas dan membuat saya tenang. Saya tidak perlu persiapan khusus untuk membeli busana baru. Pakaian yang sudah ada saja yang dipakai," kata Oloan.

Ia menilai, kebijakan ini harus didukung oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta karena merupakan kebijakan yang positif. Namun untuk menyesuaikannya memang memerlukan waktu. "Saya yakin semuanya akan menyesuaikan diri dengan senang hati. Mayoritas pegawai kita terbiasa mengenakan busana ini," tuturnya.

Sumber